Dr (Can) Kurniawan S, S.H., LL.M.
(Akademisi Hukum Universitas Syiah Kuala). Foto/Dok: Acehinspirasi
Banda Aceh, Acehinspirasi.com l Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap FD, mantan Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh, tetap memiliki dasar hukum meskipun proses hukum jinayat yang menjeratnya belum tuntas.
Pasalnya, proses penegakan disiplin aparatur sipil negara (ASN) dan proses pidana berdasarkan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat merupakan dua mekanisme hukum yang berjalan secara independen.
Hal tersebut disampaikan Kurniawan kepada media ini, Minggu (15/11), saat dimintai tanggapan terkait status FD yang telah dilepaskan dari tahanan, tetapi diberhentikan dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Menurut Kurniawan, kedua proses hukum tersebut memiliki mekanisme, tujuan, serta standar pembuktian yang berbeda sehingga tidak harus saling menunggu.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Banda Aceh bukan sekadar mencopot FD dari jabatan Kepala Inspektorat, melainkan telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dari status kepegawaiannya sebagai PNS.
Keputusan tersebut tertuang dalam SK Wali Kota Banda Aceh Nomor 800.1.6.4/1558/2026 tertanggal 23 Oktober 2026. Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga telah mengeluarkan rekomendasi PTDH pada 4 Oktober 2026.
Kepala BKPSDM Kota Banda Aceh, Emila Sovayana, menyebutkan keputusan pemberhentian tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan tim internal yang menyatakan FD melakukan pelanggaran disiplin berat dan melanggar kode etik ASN.
