Kepala DPMG Aceh, Azhari, menjelaskan bahwa “sasaran BLT yaitu keluarga miskin atau tidak mampu yang belum mendapatkan bantuan lainnya seperti PKH, BPNT, atau BST, dan kepala keluarga yang hilang mata pencahariannya akibat adanya wabah Covid” kata Azhari.
“Mengenai data penerima BLT, pendataan ini dilakukan oleh relawan desa yang kemudian di bahas dalam musyawarah desa khusus (Musdessus). Pihak desa juga diberikan diskresi, sehingga tidak kaku dengan adanya 14 kriteria yang mendapatkan bantuan tersebut” tambah Azhari.
Devi Riansyah, selaku Sekretaris Dinsos Aceh menyampaikan bahwa pihaknya bekerja sama dengan berbagai pihak untuk penyaluran Bansos dan saat ini sudah hampir rampung penyaluran ke Kabupaten/Kota di Aceh.
“Kami bekerjasama dengan berbagai pihak untuk menyalurkan bantuan ke Kabupaten/Kota, dan sudah 21 Kabupaten/Kota yang kita salurkan. Data penerima bantuan antara Dinsos dan DPMG sama, dan kami saling cross check” sebut Devi.
“Namun yang menjadi kendala di lapangan untuk penerima bantuan yaitu terkait Orang Miskin Baru atau (OMB), karena penafsiran di lapangan persepsinya berbeda-beda” tambah Devi.
Menanggapi paparan pimpinan kedua SKPA tersebut, Falevi Kirani selaku Ketua Komisi V DPRA menyampaikan bahwa berdasarkan aturan sebenarnya sudah sangat bagus. Namun dia juga menyayangkan, karena fakta di lapangan masih banyak terjadi permasalahan yang kemudian berakhir konflik antar warga gara-gara Bansos dan BLT yang tidak tepat sasaran.
“Kalau kita cermati berdasarkan aturan prosesnya sudah sangat bagus, didata oleh relawan desa, kemudian dibahas dalam Musdessus. Tapi kenyataannya gelombang protes timbul dimana-mana, berarti ini ada sesuatu yang salah” imbuh Fahlevi.
