Banda Aceh, Acehinspirasi.com – Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Safaruddin, melihat perlu adanya kolaborasi DPRA dan Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan dalam memacu mutu pendidikan di Aceh. Banyak hal yang perlu dibenahi dalam dunia pendidikan mulai dari hulu sampai hilir, dari anggaran sampai dengan kurikulum terpadu berbasis syariat Islam. Jumat, 23/9/2022.
Ketika ada permasalahan yang muncul, DPRA sebagai mitra Pemerintah Aceh dengan kewenangannya bisa memanggil Dinas Pendidikan untuk membicarakan masalah dan mencari solusi bersama, bukan seperti kata pepatah “buruk muka cermin dibelah” jika ada permasalahan solusi nya ganti Kepala Dinas, ini seperti ingin cuci tangan DPRA terhadap persoalan yang dihadapi oleh Pemerintah Aceh dalam dunia pendidikan.
Menurut Safaruddin, pihaknya kerap berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan dalam rangka melakukan advokasi peningkatan mutu pendidikan di Aceh khususnya yang dikelola oleh Pemerintah Aceh yaitu di jenjang SMA, SMK dan SLB.
Pihaknya mendapatkan banyak permasalahan, mulai dari permasalahan alokasi anggaran pendidikan yang tidak konstitusional, sampai pada implementasi Syariat Islam dalam kurikulum, berbagai masalah ini telah mulai dibenahi oleh Dinas Pendidikan Aceh dan tentu akan sangat cepat selesai permasalahan dalam dunia pendidikan jika DPRA juga ikut berperan mendukung Dinas Pendidikan dalam mencari solusi terhadap mutu pendidikan di Aceh yang belum memuaskan.
“Namun, jangan ada masalah sedikit langsung teriak minta ganti Kepala Dinas, harusnya dipanggil, didengar apa masalahnya dan bersama mencari solusi sehingga permasalahan dapat diselesaikan bersama,” kata Safar.
