Menurut Syahrizal, budaya politik demokratis adalah budaya politik yang partisipatif, dimana terwujudnya partisipasi masyarakat secara keseluruhan di dalamnya, termasuk penyelenggara pemilu dan pengawas.
Untuk itu, jelasnya, agar berjalan demokratis perlu diantisipasi setiap potensi yang dapat mengganggu setiap tahapan Pemilu.
Muhammad Sayuni, SH, anggota KIP Aceh Bidang Penyelenggara Pemilu, yang hadir dalam acara itu mengatakan, KIP Aceh sudah siap menyelenggarakan Pemilu di Aceh secara damai, jujur dan adil.
Untuk itu, dia berharap perlu dukungan masyarakat agar tahapan Pemilu ini berjalan sesuai jadwal, begitu pula dengan mengantisipasi setiap kendala yang ada.
Sementara itu, Otto Syamsuddin Ishak, Wakil Ketua DPD Aceh, menilai belum pernah terjadi dalam sejarah Pemilu, konflik menimbulkan kekacauan yang berakibat gagalnya Pemilu di Indonesia.
“Sejauh amatan saya, konflik dalam perhitungan suara atau tahapan Pemilu, yang terjadi dalam sejarah Pemilu di Indnesia tidak mempengaruhi, bahwa menganggu jalan Pemilu.
Tidak ada pengaruhnya konflik dalam Pemilu yang berakibat terganggunya jalannya proses Pemilu di Indonesia. Justru dia menilai, ketiadaan Pemilu seperti di tahun 1965, sehingga berakibat risistensi dan radikalisme partai politik.
“Nah, apalagi, konflik di tingkat lokal, tidak akan mempengaruhi kondisi nasional,” ujar Alumni Lemhannas RI, yang juga mantan Ketua Komnas HAM ini.
Netralitas ASN dalam Pemilu Prof. Dr. Ir. Herman Fitra, M.T. IPM, ASEAN Eng, dalam kesempatan membuka kegiatan itu, secara khusus menyorot netralitas ASN dalam Pemilu kali ini.
