Selanjutnya, setiap usulan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat tidak sepenuhnya dapat diakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), hal ini disebabkan oleh faktor keterbatasan dan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Aceh Besar.
“Oleh karena itu, setiap usulan kegiatan yang disampaikan merupakan skala prioritas pembangunan kecamatan supaya kegiatan pembangunan yang dilaksanakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang ada dalam kecamatan tersebut,” pintanya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Aceh Besar Rahmawati SPd menyampaikan bahwa forum musyawarah pembangunan untuk RKPD tahun 2025 ini merupakan suatu momentum apa yang telah di input oleh setiap perwakilan gampong (Desa-red) akan menjadi prioritas yang akan diperjuangkan dalam forum Organisasi pimpinan daerah (OPD) yang akan dilaksanakan ditingkat kabupaten nanti.
“Kami berharap dari perwakilan gampong harus benar-benar fokus, karena prioritas yang kita tentukan hari ini, itu harus dapat kita perjuangkan bersama-sama dengan pak camat dan ketua yang kita tunjuk nanti, yang bawah ini harus menjadi prioritas rencana kerja pemerintah daerah di tahun 2025 baik itu dibidang ekonomi, Infrastruktur dan sosial budaya,” paparnya.
Ia menjelaskan, ada dua tujuan pelaksanaan Musrenbang ditingkat kecamatan yang pertama adalah menyepakati program prioritas apa yang telah diusulkan dan yang kedua untuk menunjukkan tiga orang untuk diutuskan menghadiri ke Forum OPD di kabupaten.
“Jadi, 3 orang utusan dari setiap Kecamatan akan bergabung untuk berjuang dan mempertahankan bersama-sama program prioritas dari setiap kecamatan masing-masing,” jelas Rahmawati.
