Majelis Hakim Tinggi juga menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan.
Putusan Pengadilan Tinggi di atas dibacakan dalam sidang tadi Kamis, 13 Juni 2024 oleh H. Makaroda Hafat, SH, MH selalu Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding yang didampingi oleh H. Firmansyah, SH, MH dan Dr H. Taqwaddin, SH, SE, MS masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dihadiri oleh Mahdi, SH selaku Panitera Pengganti. Pembacaan sidang putusan ini dilakukan di Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Gedung Balai Tgk Chik Ditiro, Jalan Tgk Chik Ditiro, Banda Aceh.
Sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari terdakwa.
Hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan Terdakwa telah melanggar sumpah jabatan yaitu tidak mematuhi Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; perbuatan melawan hukum oleh Terdakwa dilakukan secara berulang berturut-turut selama 5 (lima) tahun dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa dapat menjadi contoh buruk bagi Keuchik Gampong (kepala desa) atau bagi aparat pemerintahan gampong lainnya.
Sedangkan hal-hal meringankan adalah Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama menjalani pemeriksaan persidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga yang harus dinafkahi dan Terdakwa mengakui perbuatannya.
“Menurut kami, hukuman ini sudah memenuhi rasa keadilan dan sudah setimpal dengan perbuatannya serta bisa menjadi pelajaran bagi para keuchik lainnya di Aceh agar tidak bermain-main dengan anggaran gampong. Jangan menggunakan dana desa yang demikian besar itu untuk kepentingan pribadi. Tapi manfaat dana desa tersebut untuk kepentingan pembangunan dan mengentaskan kemiskinan”, ujar Dr Taqwaddin, salah seorang Hakim Ad Hoc yang mengadili perkara ini, yang juga Akademisi USK.