Scroll untuk baca artikel
iklan
Daerah

Jelang 100 Hari Kerja, Pemerintahan Aceh Dinilai Main-Main dan Penuh Kontroversi

368
×

Jelang 100 Hari Kerja, Pemerintahan Aceh Dinilai Main-Main dan Penuh Kontroversi

Sebarkan artikel ini

Aktivisi Perempuan Aceh, Yulindawati. (Foto: Istimewa)

Banda Aceh, Acehinspirasi.com l Pemerintahan Aceh yang dipimpin oleh Muzakir Manaf (Mualem) dan Fadhlullah (Dek Fadh) jelang 100 hari kerja penuh kontroversi. Pemerintah Aceh dinilai terkesan main-main dan terkesan memberikan citra humor di publik.

Berbagai kebijakan dan pernyataan kontroversial dari Gubernur Muzakir Manaf menuai kritik dari berbagai pihak.

Kritik ini datang dari Aktivis Perempuan Aceh, Yulindawati menyatakan sangat kecewa kepada pemerintahan sekarang. Yulindawati menilai sejak hari pertama dilantik, Muzakir Manaf membuat pernyataan kontroversial terkait QR Code Pertamina.

Ia meminta agar QR Code tersebut dihapus, namun pernyataannya langsung dibantah oleh Pertamina yang menyatakan bahwa hal itu tidak bisa dilakukan. Sampai saat ini, tidak ada solusi yang diberikan oleh pemerintah Aceh terkait masalah ini.

Yulinda menambahkan bahwa ada juga yang dinilai ketidak pahaman mualem pada persoalan Hak Guna Usaha (HGU). Konflik HGU yang menelan korban dari masyarakat seharusnya menjadi perhatian serius. Namun, Muzakir Manaf dinilai tidak paham dengan masalah ini.

Tanah rakyat harus diukur terlebih dahulu sebelum menentukan HGU untuk memastikan kepemilikan tanah negara.

“Yang lucunya lagi, Muzakir Manaf juga membuat pernyataan mengejutkan terkait cadangan gas di lepas pantai Aceh Utara dan Lhokseumawe.

Ia mengklaim bahwa cadangan gas tersebut jauh lebih besar dibandingkan di Timur Tengah dan bisa menjadi sumber pembayaran hutang negara. Namun, klaim ini belum didukung oleh data yang akurat dan terkesan mengada-ada,” Jelas aktivisi perempuan Aceh.

Girl in a jacket