Jika jalan rusak, maka bisa menghambat pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan angka kecelakaan lalu lintas bertambah. Dan perlu diketahui bahwa jika masyarakat mengalami kecelakaan lalu lintas oleh jalanan yang rusak, maka pemerintah dapat di gugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Demikian pula dengan jembatan, ini merupakan sarana pelayanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi pelayanan bagi masyarakat, sehingga proses penyebrangan yang menghubungkan dua bagian jalan atau menghubungkan antar daerah dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
Sehingga dengan adanya jembatan dapat mempercepat jarak tempuh, menghemat waktu dan biaya, serta meningkatkan ekonomi masyarakat.
Berdasarkan uraian diatas, kita sangat mengharapkan kepada kepala daerah yang baru agar dapat melihat pelayanan publik dalam perspektif yang luas, sehingga kepala daerah selaku pemegang tongkat komando dapat mengambil tindakan dan kebijakan terkait anggaran dalam hal memenuhi kebutuhan pelayanan kepada publik.
Kiranya kepala daerah yang baru, sepulangnya dari kegiatan retreat nanti dapat memberikan pencerahan kepada daerah yang di pimpinnya serta peningkatan kwalitas pelayanan publik ke arah lebih baik.***
