Kami juga menyerukan kampanye publik damai yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat bahwa perjuangan mempertahankan keutuhan wilayah Aceh bukanlah bentuk provokasi, melainkan cerminan dari amanah sejarah.
BADKO HMI Aceh turut mengajak seluruh elemen sipil termasuk mahasiswa lintas kampus, kalangan dayah, dan komunitas untuk bersolidaritas dan mengawal isu ini sebagai simbol penegakan keadilan wilayah Aceh secara damai dan konstitusional.
Kami juga berharap media lokal dan nasional bersikap kritis dan independen, serta menolak narasi yang menyederhanakan masalah ini hanya sebagai “pemutakhiran teknis”.
Terakhir, kami mengajak seluruh komponen masyarakat Aceh untuk kembali menyalakan semangat kolektif dalam menjaga martabat daerah ini, bukan melalui sikap emosional, tetapi dengan gerakan intelektual dan advokasi yang berbasis pada data serta sejarah.
Empat pulau yang hendak dialihkan itu adalah simbol harga diri. Bila pusat tetap abai terhadap suara Aceh, maka luka sejarah akan terbuka kembali.
BADKO HMI Aceh menyerukan agar setiap pihak menjunjung tinggi prinsip keadilan dan musyawarah dalam bernegara. Kami teguh pada prinsip “Negara boleh kuat karena kekuasaan, tetapi akan abadi karena keadilan.”
Empat pulau ini adalah bukan hanya batas geografis, tapi juga moral apakah negara ini masih menjunjung nilai musyawarah dan keadilan, atau kembali menjadi mesin administratif yang buta sejarah? Jika negara belajar dari sejarah Daud Beureueh, maka jawabannya harus jelas kembalikan hak Aceh. Jangan main-main dengan luka yang belum sembuh. []
