Data resmi Badan Pengelola Keuangan Aceh, hingga 15 Oktober 2025. Dok. Istimewa
Banda Aceh, Acehinspirasi.com l Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Aliansi Lembaga Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Alamp Aksi) Aceh, Mahmud Padang, menilai keterlambatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2025 sebagai potret nyata lemahnya disiplin birokrasi dan kegagalan manajerial Pemerintah Aceh dalam memastikan tata kelola keuangan publik berjalan efektif dan terukur.
Berdasarkan data resmi Badan Pengelola Keuangan Aceh, hingga 15 Oktober 2025 serapan keuangan baru mencapai 60,7 persen dan serapan fisik 65 persen, jauh di bawah target Oktober masing-masing sebesar 69,4 persen dan 75 persen.
Deviasi negatif sebesar minus 8,7 persen untuk keuangan dan minus 10 persen untuk fisik memperlihatkan bahwa hampir seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) bergerak di bawah target normal dan berpotensi gagal mencapai target penyerapan pada triwulan keempat tahun anggaran.
Mahmud Padang menegaskan, lambannya serapan APBA tidak lagi bisa dianggap sebagai persoalan teknis atau administratif semata.
Ia menyebut kondisi ini sebagai akibat langsung dari lemahnya fungsi pengendalian dan koordinasi yang seharusnya dijalankan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA).
Menurutnya, Sekda gagal memerankan fungsi strategis dalam mengawal sinkronisasi antara perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan kegiatan di masing-masing SKPA.
“Sekda adalah motor utama TAPA yang mestinya menjaga ritme realisasi anggaran tetap stabil. Tapi faktanya, grafik menunjukkan pelambatan signifikan sepanjang tahun.
