Ini membuktikan lemahnya pengawasan internal dan tidak adanya sense of urgency dalam mengelola uang rakyat,” ujar Mahmud, Jumat 17 Oktober 2025.
Ia menilai, Sekda Aceh seharusnya menjadi figur penggerak yang memastikan seluruh kepala SKPA disiplin terhadap target realisasi, bukan sekadar penandatangan dokumen anggaran.
Ketiadaan langkah konkret dari TAPA dalam melakukan evaluasi bulanan memperlihatkan bahwa fungsi pengendalian anggaran nyaris tidak berjalan.
“Sekda jangan hanya berperan sebagai administrator, tapi harus jadi komandan lapangan dalam pelaksanaan APBA. Keterlambatan serapan ini adalah cermin gagalnya kepemimpinan fiskal di level tertinggi birokrasi Aceh,” tegasnya.
Dari total pagu APBA 2025 sebesar Rp 11,006 triliun, hingga pertengahan Oktober realisasi belanja modal baru menyentuh 38,12 persen.
Sementara belanja operasional sudah mencapai 60,94 persen. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh masih lebih sibuk membiayai rutinitas birokrasi ketimbang mendorong pembangunan riil yang berdampak langsung bagi rakyat.
Mahmud menyebut pola seperti ini berpotensi melahirkan kembali siklus klasik menjelang akhir tahun, di mana proyek dikebut hanya untuk memenuhi angka serapan tanpa memperhatikan kualitas pekerjaan.
“Ini bukan efisiensi, ini panic spending. Anggaran dikejar demi laporan, bukan demi hasil. Rakyat tidak butuh angka, rakyat butuh bukti nyata, jika Mualem tidak tegas maka citra dan marwahnya sebagai panglima rakyat Aceh akan ikut tercoreng nantinya,” katanya.
