“Dulu Lhokseumawe disebut petro dolar. Sekarang sebagian kawasan itu seperti kota hantu. Kita sudah menyurati Presiden, meminta evaluasi mekanisme pengelolaan ini agar jalur investasi kembali terbuka,” kata Wagub.
Selain isu investasi, Wagub juga melaporkan berbagai agenda pembangunan daerah, termasuk rencana pembukaan pelayaran internasional Krueng Geukueh–Penang. Menurutnya, sejumlah komoditas Aceh seperti cokelat, kelapa, cabai, dan produk perikanan memiliki potensi ekspor besar jika rute pelayaran ini dapat terealisasi.
Wagub turut memaparkan progres program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan di ratusan titik dan diyakini semua dapur akan beroperasi pada akhir tahun.
Ia juga meminta perhatian pemerintah pusat terkait pembiayaan program Koperasi Merah Putih, mengingat kebutuhan layanan keuangan yang besar namun diyakini tidak dapat ditangani satu bank saja.
“Mohon dipertimbangkan kembali bahwa Aceh punya 6.500 desa dan sistem layanan keuangan yang ada sekarang sering macet. Kita butuh lebih dari satu bank untuk menopang program besar seperti Koperasi Merah Putih,” ujar Wagub.
Saat ini, khusus Aceh, hanya BSI yang menjadi bagian dari Bank Himbara yang beroperasi di Aceh. Karenanya Wagub Fadhlullah meminta dukungan Menko Polhukam agar Bank Aceh bisa ikut serta dan terlibat mendukung program Koperasi Merah Putih.
Sektor lain yang disorot adalah urgensi pendirian Lapas Syariah. Wagub menjelaskan bahwa pelanggar hukum jinayah di Aceh saat ini masih ditempatkan di lapas umum sehingga berpotensi terpapar pengaruh negatif dari napi kriminal berat. Untuk itu Wagub meminta dukungan pusat untuk pendirian Lapas Syariah agar hukum syariat dapat berjalan lebih baik di Aceh.
