Koalisi menilai sejumlah anggaran yang tidak mendesak—seperti pengadaan mobil dinas kantor perwakilan Aceh di Jakarta senilai Rp 6,5 miliar dan pengadaan bibit di Dinas Pertanian senilai Rp 12 miliar, lebih baik dialihkan untuk kebutuhan mendesak masyarakat.
Melalui pernyataan resmi, Koalisi menyampaikan lima tuntutan:
1. Melakukan refocusing anggaran dalam APBA 2025 perubahan maupun APBA 2026 untuk penanganan bencana.
2. Optimalisasi posko bencana agar respons lebih cepat dan tepat sasaran.
3. Memastikan distribusi bantuan tanpa hambatan birokrasi, dengan mengutamakan kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas.
4. Melakukan operasi pasar berkala demi menjamin ketersediaan kebutuhan pokok, bahan bakar, air, listrik, serta konektivitas komunikasi dengan harga stabil.
5. Memperkuat mitigasi jangka panjang, termasuk rehabilitasi daerah aliran sungai, perlindungan hutan, penataan ruang berbasis risiko, serta implementasi kebijakan adaptasi perubahan iklim secara serius dan konsisten.
Pernyataan ini dirilis di Banda Aceh pada 3 Desember 2025 dan ditandatangani oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil, termasuk MaTA, LBH Banda Aceh, AJI Banda Aceh, YKPI, ICAIOS, dan KontraS Aceh. []
