Salah satu isu yang disoroti adalah adanya kecenderungan penggiringan narasi kebencanaan ke arah kepentingan politik tertentu.
Menurut mahasiswa, hal tersebut berisiko mengaburkan substansi persoalan kemanusiaan dan mengalihkan fokus utama dari upaya pemulihan korban bencana.
“Isu kebencanaan seharusnya ditempatkan sebagai persoalan kemanusiaan. Namun dalam praktiknya, kami melihat adanya kecenderungan pengalihan narasi ke isu-isu politik yang justru mengaburkan urgensi pemulihan masyarakat terdampak,” ujar Ammar.
Selain itu, Aliansi Mahasiswa USK juga menyoroti indikasi penyalahgunaan fasilitas dan bantuan negara untuk kepentingan kelompok tertentu.
Praktik tersebut dinilai tidak hanya mencederai rasa keadilan masyarakat terdampak, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap mekanisme penyaluran bantuan pascabencana.
Mahasiswa turut mengkritisi minimnya perhatian pemerintah daerah terhadap fluktuasi harga barang, baik kebutuhan pokok maupun makanan olahan, di wilayah terdampak bencana.
Ketiadaan pengawasan yang memadai dinilai berdampak langsung pada meningkatnya beban ekonomi masyarakat, khususnya kelompok rentan yang sedang berada dalam fase pemulihan.
Dalam konteks tersebut, Aliansi Mahasiswa USK kembali menegaskan rekomendasinya kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk Tim Khusus Percepatan Penanganan dan Pemulihan Bencana Alam Hidrometeorologi Sumatera.
Tim khusus tersebut diharapkan ditunjuk langsung oleh Presiden, bertanggung jawab serta berada di bawah pengawasan langsung Presiden, dan memiliki kewenangan kuat dalam mengoordinasikan lintas kementerian dan lembaga.
