Praktik tersebut dinilai sebagai pemerasan dalam jabatan. “Hak yang seharusnya dibayar penuh justru dijadikan alat tawar-menawar. Negara berubah fungsi, dari pelayan rakyat menjadi pemalak rakyat,” kata Musda dalam orasinya.
Sorotan lain tertuju pada dugaan pencairan anggaran belanja makan dan minum DPRK Aceh Selatan Tahun Anggaran 2025 senilai lebih dari Rp1 miliar tanpa mekanisme pengadaan barang dan jasa.
Menurut massa aksi, pengeluaran anggaran tanpa prosedur merupakan bentuk pelanggaran terang-terangan terhadap prinsip akuntabilitas keuangan negara.
“Kalau uang makan minum saja bisa dicairkan tanpa aturan, maka publik berhak curiga ada apa di balik meja kekuasaan,” teriak salah satu orator.
ALAMP AKSI juga mengungkap dugaan penyimpangan dalam pengadaan obat berbasis e-katalog di Aceh Selatan. Mereka menyebut adanya indikasi keterlibatan oknum dokter yang tidak berwenang dalam menentukan penyedia obat demi diskon tertinggi.
Dampaknya, distribusi obat ke rumah sakit dan puskesmas dilaporkan kwrap tersendat hingga menyebabkan kekosongan stok. “Ini bukan soal diskon, ini soal nyawa manusia. Kalau dokter sibuk mengurus diskon, siapa yang mengurus pasien?” ujar Musda.
Menurut mahasiswa, praktik permainan diskon dalam pengadaan obat kerap menjadi pintu masuk korupsi terselubung. Obat dengan masa kedaluwarsa pendek dibeli karena potongan harga tinggi, namun berakhir menumpuk dan terbuang.
“Korupsi kesehatan selalu punya satu korban yang sama, yaitu rakyat,” tegasnya.
Dari sisi hukum, ALAMP AKSI menilai dugaan-dugaan tersebut berpotensi melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12 terkait pemerasan dan penyalahgunaan jabatan, serta bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
