Sekjen PWI Pusat, Zulmansyah juga mengingatkan apapun persoalan di internal organisasi wajib dibawa ke rapat, musyawarah atau konferensi, bukan berupa asmusi di luar.
Begitu juga mengenai Laporan Pertanggungjawab (LPJ) Pengurus, tak ada istilah ditolak, yang ada hanya penjelasan dan verifikasi terhadap berbagai persoalan yang tidak jelas.
Konferkab juga membentuk tim yang akan memverifikasi semua yang tidak jelas sedangkan berbagai keputusan lain terkait konferensi tetap berjalan, tidak bisa dibatalkan.
Selain dengan Sekjen Zulmansyah, Ketua PWI Aceh juga dihubungi oleh Ketua Bidang Pembinaan Daerah PWI Pusat, Mirza Zulhadi memintai tanggapan dari Pengurus PWI Aceh terhadap surat laporan (pernyataan sikap) yang dikirim anggota PWI Aceh Utara kepada Pengurus PWI Pusat—termasuk ke Dewan Kehormatan—terkait berbagai persoalan yang melilit kepengurusan PWI Aceh Utara periode 2023-2026.
Mengenai desakan agar PWI Aceh menyelesaikan dulu berbagai persoalan di kepengurusan PWI Aceh Utara sebelum pelaksanaan konferensi ditanggapi oleh Ketua PWI Aceh dengan mengutip penegasan Sekjen PWI Pusat bahwa tim verifikasi bekerja berdasarkan ketidakjelasan yang berkembang dalam LPJ pengurus, bukan bersarkan desakan dari luar konferensi.
Penegasan Sekjen PWI Pusat tersebut dibenarkan oleh Ketua Bidang Pembinaan Daerah PWI Pusat, Mirza Zulhadi.
“Ya, sudah betul itu. Semua harus yang berkembang di dalam forum, kalau forum ternyata masih menganggap ada ketidakjelasan maka bentuk tim verifikasi tanpa membatalkan proses persidangan,” kata Mirza.
