Tema tersebut dijabarkan dalam sepuluh prioritas utama, antara lain penguatan syariat Islam, penurunan angka kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, transformasi digital, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan hidup.
Lebih lanjut, Nasir memaparkan sejumlah indikator makro pembangunan yang masih menjadi tantangan. Hingga 2025, pertumbuhan ekonomi Aceh secara kumulatif tercatat sebesar 2,97 persen, yang dipengaruhi oleh bencana alam pada akhir tahun lalu.
Sementara itu, target pertumbuhan ekonomi pada 2029 ditetapkan mencapai 6,6 persen.
Di sisi lain, tingkat kemiskinan pada September 2025 masih berada di angka 12,22 persen.
Pemerintah menargetkan penurunan menjadi kisaran 6,39 hingga 7,39 persen pada 2029 melalui program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Nasir juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah inflasi tahunan yang mencapai 5,31 persen hingga Maret 2026.
Ia menilai penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi dan program strategis lainnya menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai daerah yang rawan bencana, Aceh diharapkan mampu mengintegrasikan perencanaan pembangunan dengan dokumen penanggulangan bencana, termasuk rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Pembangunan ke depan harus adaptif terhadap risiko, agar tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga melindungi masyarakat dan aset daerah,” kata Nasir.
Ia pun mengajak seluruh peserta forum untuk berkontribusi aktif dalam memberikan masukan, guna menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat. []
