Kedua, meninjau ulang posisi dan kinerja pejabat terkait apabila ditemukan kelalaian, kesalahan prosedur, lemahnya koordinasi, kegagalan deteksi dini, atau tindakan yang tidak profesional dalam menangani situasi.
Ketiga, membentuk atau memastikan adanya investigasi yang independen, objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mengungkap kronologi lengkap kericuhan, termasuk pihak yang memulai eskalasi, proses berkembangnya situasi, serta kemungkinan adanya provokasi atau aktor yang sengaja memperkeruh keadaan.
Keempat, mengevaluasi penggunaan kekuatan oleh aparat di lapangan dan memastikan seluruh tindakan pengamanan dilakukan sesuai hukum, prinsip proporsionalitas, serta standar profesional TNI dan Polri.
Kelima, memastikan tidak terjadi kriminalisasi maupun tindakan berlebihan terhadap masyarakat Aceh yang menyampaikan aspirasi secara damai.
Penegakan hukum, kata Saleh, harus diarahkan kepada tindakan yang benar-benar melanggar hukum berdasarkan bukti, bukan berdasarkan identitas, pandangan, atau latar belakang politik seseorang.
Keenam, memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, TNI, Polri, BIN, dan seluruh pemangku kepentingan perdamaian Aceh agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
Perdamaian Aceh Jangan Jadi Sekadar Seremoni
Saleh menegaskan perdamaian Aceh tidak boleh dipandang hanya sebagai seremoni tahunan, melainkan sebagai komitmen politik, hukum, dan moral yang harus dijaga seluruh pihak.
“Kami juga mengingatkan bahwa perdamaian Aceh bukan sekadar seremoni tahunan, tapi komitmen politik, hukum, dan moral yang harus dirawat oleh semua pihak,” katanya.
