“Kami berharap Kejati tidak hanya melihat angka temuan, tetapi juga memeriksa rangkaian prosesnya. Mulai dari perencanaan, penyusunan spesifikasi, proses pengadaan atau tender, kontrak, pelaksanaan pekerjaan, pemeriksaan hasil pekerjaan sampai dengan pembayaran,” pintanya.
Ia menilai pemeriksaan terhadap seluruh rangkaian tersebut penting agar publik mendapatkan gambaran yang utuh mengenai persoalan yang menjadi temuan BPK.
“Kalau ada pelanggaran, proses sesuai hukum. Kalau tidak ada pelanggaran pidana, juga harus dijelaskan kepada publik. Yang kami dorong adalah kepastian hukum dan transparansi,” tegas Ishak.
SAPA Minta Ada Kejelasan kepada Publik
Ishak menyebut persoalan tersebut kini telah menjadi perhatian masyarakat. Karena itu, menurutnya, komunikasi dan keterbukaan aparat penegak hukum menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik.
“Persoalan ini sudah menjadi perhatian publik. Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana tindak lanjutnya.
Jangan sampai persoalan yang menyangkut miliaran rupiah hanya berhenti sebagai pemberitaan tanpa ada kejelasan mengenai penyelesaiannya,” ujarnya.
SAPA berharap Kejati Aceh dapat memberikan perhatian terhadap temuan tersebut dan memastikan setiap persoalan ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Bagi SAPA, kata Ishak, yang terpenting bukan sekadar besarnya nilai temuan, melainkan adanya kejelasan mengenai proses, pertanggungjawaban, serta tindak lanjut atas penggunaan anggaran publik tersebut. []
