“Kami mengapresiasi dan mendukung penuh Kejaksaan dalam proses pembuktian perkara ini. Persidangan adalah ruang yang tepat untuk menguji seluruh fakta, mulai dari aktivitas perusahaan, legalitas kegiatan, penggunaan alat berat, perubahan pola perkebunan, dokumen perizinan, hingga dampak yang dirasakan masyarakat,” ujar Irfan.
Ia mengatakan, AM2S berharap proses penegakan hukum dilakukan secara terbuka, objektif dan menyeluruh, sehingga tidak hanya berhenti pada pembuktian terhadap satu atau dua aktivitas tertentu, tetapi juga melihat rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan perubahan dan pengelolaan kawasan perkebunan.
“Yang paling penting adalah jangan sampai persoalan lingkungan hanya dilihat dari apa yang terjadi di atas kertas. Harus dilihat juga apa yang terjadi di lapangan dan apa yang dirasakan masyarakat. Kalau ada perubahan penggunaan lahan, pembukaan kawasan, pengerukan, penanaman komoditas baru, penggunaan alat berat, kemudian masyarakat mengalami dampak lingkungan, seluruh rangkaian itu harus diuji melalui mekanisme hukum,” tegasnya.
Irfan juga menilai keterangan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan memiliki arti penting dalam proses pembuktian, khususnya untuk menggambarkan kondisi faktual yang terjadi di lapangan.
“Kesaksian warga tidak boleh dipandang sebelah mata. Mereka adalah pihak yang melihat langsung perubahan lingkungan dan merasakan dampaknya. Tentu seluruh keterangan itu harus diuji dengan alat bukti lainnya, termasuk dokumen, pemeriksaan lapangan, keterangan ahli dan bukti-bukti lain yang diajukan di persidangan,” katanya.
