Sedangkan di tingkat provinsi, Nurlis menjelaskan, pergerakan dari alokasi pagu provinsi sebesar Rp 824,82 miliar, serapan bertambah Rp 5,38 miliar (+0,65%), dari Rp 239,46 miliar (29,03%) menjadi Rp 244,84 miliar (29,68%).
Dari 14 SKPA pengampu, hanya tiga dinas yang mencatatkan progres kenaikan anggaran, yaitu:
• Dinas PUPR (naik Rp 2,93 Miliar menjadi 28,90%)
• Dinas Perkim (naik Rp 2,31 Miliar menjadi 14,58%)
• BPBA (naik Rp 128 juta menjadi 13,15%).
Sebagai catatan, Nurlis menjelaskan, bahwa pergerakan realisasi keuangan yang masih stagnan dalam sepekan terakhir tidak serta merta mencerminkan rendahnya aktivitas penanganan di lapangan.
“Sejumlah kegiatan saat ini masih berada pada tahap pelaksanaan fisik, sehingga pembayaran dan pencatatan realisasi keuangan dilakukan setelah progres pekerjaan memenuhi tahapan dan persyaratan pembayaran sesuai ketentuan,” kata Nurlis.
Klarifikasi BPSDM: Beasiswa Masih Terkendala Berkas Mahasiswa
Mengenai realisasi anggaran pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh yang masih tertahan di angka 0,00 persen (Rp 0,00), Nurlis memberikan penjelasan faktual agar tidak menimbulkan mispersepsi di tengah masyarakat.
Anggaran di BPSDM dialokasikan khusus untuk program Bantuan Pendidikan Mahasiswa Terdampak Bencana Hidrometeorologi Tahun 2026.
Penetapan kelulusan akhir peserta baru resmi diumumkan pada 25 Agustus 2026 setelah melewati tahapan verifikasi faktual lapangan di 18 kabupaten/kota terdampak.
BPSDM kemudian membuka jadwal pendaftaran ulang, pengumpulan berkas fisik, dan validasi nomor rekening Bank Aceh Syariah hingga 20 September 2026.
