Selain mendesak perhatian pemerintah pusat, Yulindawati turut meminta Pemerintahan Aceh di bawah kepemimpinan Mualem dan Dek Fadh mengambil tanggung jawab politik dan moral atas peristiwa tersebut.
Menurutnya, Pemerintah Aceh tidak boleh hanya menjadi penonton ketika masyarakatnya menjadi korban kekerasan. Mualem dan Dek Fadh harus mengambil langkah konkret dengan meminta pertanggungjawaban aparat terkait serta memastikan keluarga korban memperoleh keadilan.
Ia juga menekankan pentingnya proses hukum yang independen dan transparan. Penanganan kasus tersebut, katanya, tidak boleh berhenti pada pemeriksaan internal semata. Identitas serta peran seluruh pihak yang terlibat harus diungkap berdasarkan hasil penyelidikan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Nyawa rakyat tidak boleh dianggap murah. Kami meminta pelaku penembakan diadili sesuai hukum yang berlaku. Jangan biarkan peristiwa ini menjadi luka baru bagi masyarakat Aceh dan menjadi ancaman bagi perdamaian yang sudah dibangun dengan susah payah,” tutup Yulindawati.
Yulindawati berharap pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh segera mengambil langkah nyata untuk memastikan keadilan bagi korban dan keluarganya, sekaligus menjaga agar perdamaian Aceh tetap terpelihara. []
