“Jangan karena ketika warung terlihat ramai, petugas datang langsung menyegel, sebab kadang kala kesalahan itu bukan hanya datangnya dari pemilik warung tetapi juga pihak pelanggan,” paparnya.
Karena itu, dalam hal menjatuhkan sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan, tentu masih ada sanksi-sanksi lain yang lebih baik sebelum memberikan sanksi penyegelan tempat usaha.
“Seharusnya ada sanksi yang diberikan terlebih dahulu dapat dilakukan, berupa teguran tertulis, dengan membuat surat pernyataan, jika masih melanggar maka baru dilakukan penyegelan tempat usaha sehingga tidak terkesan arogan dengan langsung menjatuhkan sanksi,” harapnya.
Daniel menyebutkan, penyegelan tempat usaha juga dapat mematikan ekonomi masyarakat, dan hal ini tidak sejalan dengan program pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi rakyat yang terpuruk akibat pandemi Covid-19 yang masih terus mendera.
“Setidaknya, petugas juga kedepankan langkah persuasif dalam penindakan para pelanggar dan tentu juga dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat juga,” ujar politisi Partai NasDem ini.
Kepada warga dan palaku usaha, Daniel AW juga berharap agar bek batat dan bek tugang (Bandel-red).
“Mari di masing masing kita saling sama sama menjaga demi kemaslahatan bersama,” katanya.
Kemudian terhadap tempat usaha-usaha yang telah dilakukan penyegelan, Daniel berharap kepada pemerintah selaku pemangku kebijakan dalam hal memberikan saksi kepada mereka jangan terlalu lama. Apalagi sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
