“Mereka itu punya karyawan, tentu saja ini akan menambah lagi penganguran,” terangnya.
Karena, secara tidak langsung tempat tempat usaha tersebut, paling tidak telah memperkerjakan 5 sampai 20 orang tenaga kerja, artinya jika di segel terlalu lama bagaimana pemilik usaha akan membayar gaji para karyawannya.
“Atas keluhan masyarakat itu, kita meminta pemerintah untuk mengevaluasi kembali mekanisme penyegelan tempat usaha dan untuk memproses pengurusan buka kembali tempat usaha yang telah disegel sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) di tentukan bersyarat serta memberikan informasi tempat dan syarat kepada mereka secara jelas sehingga mereka mengikuti sesuai SOP yang ada, karena ini sangat berdampak pada perekonomian masyarakat,” ujar politisi Muda Partai Nasdem itu.
Tambah Daniel, walau bagaimanapun, para pemilik usaha tersebut mempunyai kontribusi yang besar terhadap pemerintah daerah dalam meningkatkan Pedapatan Asli Daerah(PAD).
Ia juga berharap, agar masyarakat pelaku usaha tetap bisa melakukan aktivitas usahanya, namun tetap dengan penerapan prokes covid-19 yang ketat.
“Kita sangat sepakat, prokes covid-19 itu diperketat dalam rangka pencegahan covid-19, namun jangan sampai mematikan perekonomian masyarakat juga yang sedang sulit karena dampak dari covid-19 ini,” ujarnya.
Daniel menghimbau, kepada warga kota dan pemilik warung agar harus saling bekerjasama dalam rangka pencegahan covid-19 di Aceh, artinya disini kita harus sama-sama taat terhadap Protokol kesehatan dan aturan-aturan yang telah diterapkan oleh pemerintah.[]
