Program pendampingan desa untuk Tahun Anggaran 2020 masih tetap berlanjut. Oleh karena itu, seluruh Tenaga Pendamping Profesional diharapkan tetap melaksanakan tugas pendampingan desa guna mendorong percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang lebih kreatif dan inovatif dalam penggunaan Dana Desa.
Demikian pernyataan Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Ditjen PPMD, M. Fachri dalam penutupan Kegiatan Rapat Koordinasi PID ke-2 Tahun 2019 di Palu pada Tanggal 6-9 Oktober 2019.
M. Fachri kembali mengingatkan, Program Inovasi Desa (PID) hadir untuk meningkatkan kualitas, efektifitas dan efesiensi penggunaan Dana Desa dengan cara memberikan contoh-contoh praktek cerdas dan inovatif. Dari contoh-contoh yang telah dilaksanakan oleh desa tersebut, lanjutnya, maka desa-desa lainnya dapat mengadopsi dan mereplikasi dengan baik.
Menurut Direktur PMD ini, PID telah menghasilkan banyak menu kegiatan inovatif di desa yang dapat saling belajar dan mereplikasi satu sama lainnya dalam pengelolaan potensi sumber daya lokal untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa.
“Kita semua, para pendamping desa, Dinas PMD dan stakeholder terkait perlu mengawal komitmen dari hasil Bursa Inovasi Desa agar Pemerintah Desa mencantumkan komitmen atau memasukan komitmen tersebut dalam postur APBDes”, tandasnya.
Lebih lanjut, M. Fachri menegaskan bahwa Pemerintah telah menerbitkan kebijakan terkait Alokasi Dana Desa, baik terkait Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menterian Desa PDTT No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020. Oleh sebab itu, diharapkan Pemerintah Daerah segera menindaklanjutinya dengan menerbitkan Peraturan Bupati maupun Peraturan Wali Kota untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan APBDes sehingga penyaluran Dana Desa dan pelaksanaan kegiatan di Desa tidak mengalami keterlambatan.
