Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Erdiansyah, SPd.
Kepala Disdukcapil juga mengungkapkan apresiasinya kepada Asisten Ombudsman RI Aceh, Muammar yang telah memulai dan memberikan masukan terhadap standar pelayanan yang perlu kami tingkatkan. Misalnya pelayanan berbasis IT (Informasi Teknologi)”, ujar H. Lahmuddin.
Selain melakukan penilaian pelayanan publik pada beberapa dinas dalam Pemkab Aceh Selatan, Tim Ombudsman RI Aceh juga melakukan penilaian pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Polisi Resort (Polres) dan Kantor Pertanahan Aceh Selatan pada tanggal 26 Juli 2021.
Penilaian terhadap pelayanan kepolisian di Aceh Selatan dilakukan terhadap pelayanan SIM, pelayanan SKCK, dan pelayanan SPKT.
AKBP Ardanto, Kapolres Aceh Selatan langsung bergabung bersama tim Ombudsman untuk melakukan penilaian bersama. “Mari Pak Kapolres kita turun bersama melakukan penilaian. Bisa kita lakukan bersama karena variabel apa saja yang kami nilai sudah kami sampaikan pada Kabagren (Kepala Bagian Perencanaan) saat kami melakukan bimtek tentang hal ini di Banda Aceh”, ajak Kepala Ombudsman Aceh.
Setelah melakukan penilaian, Kapolres Aceh Selatan mengungkapkan kegembiraannya bahwa Kabagren beserta Kasat Intelkam, Kasat Lantas dan Ka SPKT sudah memenuhi sebagian besar standar pelayanan publik yang diperintahkan UU 25 Tahun 2009. (*)
