Inilah awal petaka kisruh MAA yang sangat merugikan kehidupan dan perkembangan Adat dan budaya serta citra MAA yang sudah dibina bertahun-tahun selama ini. Bahkan dalam beberapa hal MAA dibawah Kepemimpinan Badruzzaman dkk telah menjadi rujukan tokoh-tokoh Adat secara Nasional. Plt. Gubernur Nova Iriansyah dinilai telah gagal memahami Fungsi dan kedudukan Kelembagaan MAA sebagai lembaga Keistimewaan yang independen dan tidak sama dengan lembaga Kedinasan dimana Plt.Gubernur tidak boleh melakukan intervensi terhadap hasil MUBES MAA, apalagi menunjuk Plt. Pimpinan MAA.
Ketua MAA terpilih bersama panitia Mubes MAA menolak secara tegas sikap Plt. Gubernur yang berlanjut dengan melaporkan Gubernur ke Obusman RI perwakilan Aceh pada tanggal 25 Februari 2018 dimana kemudian melalui putusannya Ombudsman RI perwakilan Aceh dalam putusannya menyatakan bahwa penunjukan Plt. Ketua MAA oleh Plt. Gubernur Nova Iriansyah adalah tidak sah karena Mal Administrasi dan meminta Plt .Gubenur untuk mencabut SK. Plt.Ketua MAA tersebut.
Bukan hanya Ombudsman yang menilai bahwa penunjukan Plt.Ketua MAA sebagai tindakan yang menyalahi aturan hukum dan mal Administrasi tapi juga para akademisi Aceh dari berbagai perguruan Tinggi menunjukkan sikap yang sama dan meminta Plt. Gubernur Aceh untuk mengembalikan pimpinan MAA sesuai dengan hasil MUBES 2018.
Plt. Gubernur bukan saja menolak putusan Ombudsman tapi juga menutup pintu audiensi dengan Jajaran Ketua MAA terpilih, padahal nilai-nalai Agama dan Adat mengajarkan perlunya Tabayun yang diterjemahkan dalam nilai adat ,” tajak beutroh takalon beudeuh, bek rugo meuhsaket hate ,” Bila seandainya pintu auadiensi dan silaturrahmi terbuka situasi akan berbeda dan persoalan MAA sudah lama selesai dan tidak akan berlanjut sampai ke pengadilan.
