Jika dicermati secara seksama, tidak satupun pasal maupun ayat di dalam UU Pemerintahan Aceh yang memberikan ruang kemungkinan untuk memperluas peruntukan penggunaan DOKA sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 183 ayat (1) UU Pemerintahan Aceh tersebut untuk diatur dengan peraturan pelaksanaannya (delegated legislation) berupa Qanun Aceh.
Namun dalam kenyataannya justru Pemerintah Aceh dan DPRA telah mengundangkan Qanun Aceh No. 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.
Adapun Qanun Aceh tersebut telah beberapa kali diubah diantaranya dengan:
a). Qanun Aceh No. 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh No. 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian TDBH Migas dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
b). Qanun Aceh No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh No. 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian TDBH Migas dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.
c). Qanun Aceh No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh No. 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian TDBH Migas dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus; dan
d). Qanun Aceh No. 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Qanun Aceh No. 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian TDBH Migas dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.
“Meskipun sudah 17 tahun Aceh menerima dana otonomi Khusus sejak diundangkannya UU Pemerintahan Aceh (dengan besaran setara 2 % plafon nasional DAUN (selama 15 tahun pertama terhitung 2008 – 2022) dan sisanya dengan besaran setara 1 % plafon nasional DAUN (selama 5 tahun terakhir terhitung 2023 – 2027), namun sayangnya dana otonomi khusus yang telah diterima oleh Aceh sejak 2008 sampai dengan 2024 ini belum berbanding lurus dengan dampak yang ditimbulkan terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh.
