Permintaan ini disampaikan lebih dari sekali dan bernada serius, bahkan sempat mengarah pada syarat untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan.
Kami tidak menuduh, namun kami mengajak publik merenung: apakah perkara yang menyangkut anak sebaiknya diarahkan pada pendekatan transaksional? Dapatkah luka batin dan masa depan anak diselesaikan dengan uang? Kami menyampaikan ini bukan untuk membuka polemik baru, melainkan agar publik memahami bahwa kasus ini memiliki sisi lain yang kompleks.
Kami percaya proses hukum harus berjalan secara objektif dan bermartabat, tanpa tekanan, dan tanpa dikaburkan oleh narasi yang tidak utuh. Marilah kita jaga anak-anak kita dengan pendekatan yang lebih manusiawi, bukan dengan kompromi yang mereduksi makna perlindungan anak.
Biarkan Proses Hukum Berjalan Secara Bermartabat, Bukan dengan Menggiring Opini Publik. Kami percaya bahwa hukum adalah alat yang penting, namun tidak cukup jika hanya digunakan sebagai solusi dalam kasus yang melibatkan anak.
Selain penegakan hukum, yang dibutuhkan adalah pendekatan edukatif dan preventif agar anak-anak yang terlibat dapat kembali ke jalur kehidupan yang sehat. Kami menyerukan agar Pemerintah Daerah, MPU, Dinas Pendidikan, dan lembaga sosial lainnya turun tangan untuk bersama-sama mencari solusi bagi generasi muda Aceh.
Sebagai tim kuasa hukum terlapor, kami menegaskan bahwa kasus ini tidak hanya soal hukum, tetapi juga masalah sosial yang lebih luas, terutama mengenai moralitas generasi muda Aceh.
Proses hukum harus berlangsung objektif dan adil, tanpa dipengaruhi oleh tekanan opini publik atau narasi sepihak. Kami memilih untuk tidak mengungkapkan rincian perkara di ruang publik demi menghormati etika peradilan, terlebih dalam kasus yang melibatkan anak.
