Sayangnya, walaupun Aceh suatu daerah yang bersifat istimewa dan khusus, namun faktanya, data kondisi Aceh saat ini masih memprihatinkan.
Hasil penelusuran saya memperlihatkan bahwa angka-angka sebagai berikut: Kemiskinan 12,64% ke-1 Sumatera (BPS 2024), Korupsi urutan ke-6 nasinal (ICW, 2024), Narkoba tinggi ke-2 (RRI, 1/8/2024), Stunting urutan ke-7 nas (Survei Status Gizi Indonesia, Kemenkes 2023), IPM Aceh 75,36 urutan ke-27 nas (BPS Aceh, 2024), Indeks Pembgn literasi masy relative rendah 72,4 (BPS, 2024), Index kerukunan beragama terendah ke-2 (Kemenag, IUB 2024), dan MTQ peringkat ke-20 nas (Kemenag, 2024).
Kembali ke judul di atas, saya perlu menjelaskan bahwa istilah penguasaan berbeda makna dan filosofi dengan istilah pengelolaan. Dalam konteks hukum, penguasaan adalah aspek legal yang mendasari hak, kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab.
Sedangkan istilah pengelolaan lebih merujuk pada aspek manajerial yang berupa perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan penilaian. Sehingga, adalah sesat pikir dan kebijakan, jika ada penjabat yang hendak mengelola suatu territorial tertentu tanpa jelas alas hak penguasaannya.
Terkait penguasaan dan pengelolaan SDA Migas ini ada beberapa undang-undang yang saling bersinggungan, yang perlu ditelaah untuk ditemukan titik singgung dan keharmonisannya.
Hal ini penting guna melahirkan kebijakan yang benar-benar dapat diimplementasi dengan sepenuh hati.
Beberapa undang-undang (UU) yang bersinggungan dalam konteks Pengelolaan SDA Tambang dan Migas Aceh adalah antara lain: UU Pokok Agraria, UU Pemerintahan Aceh, UU Lingkungan Hidup, UU Pemerintahan Daerah, UU Minyak dan Gas Bumi, UU Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), UU Pulau-Pulau Kecil, dan lain-lain.
