Rahmawati mengakui pihaknya telah menerima surat dari DPRK Aceh Besar terkait permintaan dokumen KUA-PPAS. Namun karena proses penginputan dan pembahasan internal OPD belum tuntas, dokumen tersebut belum bisa diserahkan.
Ia menambahkan bahwa program dan kegiatan strategis daerah menjadi prioritas utama dalam penyusunan anggaran 2026, sehingga pemerintah daerah harus memastikan seluruh penyusunan anggaran sesuai dengan target pembangunan.
“Kami berharap program pokok-pokok pikiran DPRK Aceh Besar dapat seirama dengan visi dan misi pemerintah saat ini,” pungkasnya. []
