Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Cokro yang dipimpin Dalian Bancin resmi mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Singkil untuk memanggil dan memeriksa aparatur Pemerintah Desa Lae Riman terkait dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) tahun 2021–2025. Foto: Ilustrasi
Aceh Singkil, Acehinspirasi.com l Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Cokro yang dipimpin Dalian Bancin resmi mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Singkil untuk memanggil dan memeriksa aparatur Pemerintah Desa Lae Riman terkait dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) tahun 2021–2025.
Sorotan tersebut juga mencakup pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pekerjaan Normalisasi Desa Lae Riman Tahun 2024.
Menurut Dalian Bancin, sejumlah indikasi yang ditemukan pihaknya menunjukkan bahwa beberapa program desa tidak berjalan sebagaimana mestinya, namun anggaran tetap terserap secara signifikan.
“Kami menemukan dugaan kuat ketidaksesuaian penggunaan Dana Desa, termasuk BUMDes yang tidak memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan justru menguntungkan pihak tertentu.
Kegiatan Normalisasi Tahun 2024 juga perlu diperiksa, terutama biaya sewa excavator Rp400 ribu per jam yang sangat janggal dan berpotensi mengarah pada permainan anggaran,” tegas Dalian, dalam siaran pers, Sabtu (22/11/2025).
LSM Cokro memaparkan beberapa poin dugaan penyimpangan, di antaranya:
• Dugaan penggunaan Dana Desa 2021–2025 tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dokumen perencanaan.
• BUMDes Lae Riman dinilai tidak transparan dan tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara akuntabel.
• Pekerjaan Normalisasi 2024—terutama biaya sewa excavator Rp400 ribu/jam—dinilai janggal sehingga memerlukan audit fisik dan administrasi.
• Dugaan adanya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa.
