Sementara itu, Anggota DPRA Fraksi Partai Golkar, Khalid S.Pd.I, menyatakan dukungannya terhadap sikap Kadin Aceh. Ia sepakat pembangunan huntap oleh pemerintah pusat perlu ditinjau ulang.
“Kita sepakat untuk mengevaluasi pembangunan huntap yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat dan pengusaha lokal Aceh,” kata Khalid, yang juga menjabat sebagai Ketua PMI Pidie.
Ia menambahkan, pascabencana yang melanda Aceh pada akhir tahun lalu, hampir seluruh pengusaha lokal mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan. “Bagaimanapun, pengusaha Aceh harus diberi ruang untuk bekerja dan tidak dimonopoli oleh pihak dari pusat,” pungkasnya. []
