Desakan Ketua DPW Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (ALAMP AKSI) Aceh, Mahmud Padang, menyusul munculnya data pengadaan yang menunjukkan dominasi satu perusahaan dalam proyek pengadaan kesehatan bernilai miliaran rupiah. Foto: Istimewa
Banda Aceh, Acehinspirasi.com l Dugaan adanya kejanggalan dalam pengadaan obat, bahan medis habis pakai (BMHP), reagen, dan alat kesehatan melalui mekanisme e-Katalog di Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2026 mulai menjadi perhatian publik.
Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Kejaksaan Tinggi Aceh, didesak melakukan audit investigatif terhadap seluruh proses pengadaan yang dinilai menyisakan sejumlah pertanyaan.
Desakan tersebut disampaikan Ketua DPW Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (ALAMP AKSI) Aceh, Mahmud Padang, menyusul munculnya data pengadaan yang menunjukkan dominasi satu perusahaan dalam proyek pengadaan kesehatan bernilai miliaran rupiah.
Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), PT Sultan Medical Center (PT SMC) tercatat memperoleh 20 paket pengadaan dengan nilai sekitar Rp8,69 miliar. Rinciannya, 10 paket berasal dari Dinas Kesehatan Aceh Selatan dengan nilai sekitar Rp7,69 miliar dan 10 paket lainnya berasal dari BLUD RSUD Yulidin Away senilai sekitar Rp1 miliar.
Mahmud menyoroti bahwa di lingkungan Dinas Kesehatan Aceh Selatan hanya terdapat 19 paket e-purchasing dengan total anggaran sekitar Rp11,42 miliar. Namun, lebih dari 67 persen nilai pengadaan tersebut dikuasai oleh satu penyedia.
