Kondisi ini dinilai berpotensi menyulitkan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi, memetakan, dan mengantisipasi risiko dampak lingkungan, termasuk apabila terjadi bencana di sekitar wilayah rencana operasional perusahaan.
Selain itu, keterbatasan akses terhadap dokumen lingkungan juga dikhawatirkan dapat memicu persoalan dengan masyarakat dan menambah beban pemerintah daerah dalam menangani berbagai dampak yang mungkin muncul.
Bagi MaTA, dokumen AMDAL bukan sekadar persyaratan administratif dalam proses perizinan. Dokumen tersebut merupakan instrumen penting untuk menilai dampak kegiatan usaha terhadap lingkungan sekaligus menjadi dasar bagi masyarakat dalam melakukan pengawasan publik.
Karena itu, MaTA mendorong Kementerian Lingkungan Hidup segera menanggapi keberatan yang telah diajukan dan memberikan akses terhadap dokumen AMDAL PT LMR sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.
MaTA menegaskan, persoalan ini bukan hanya menyangkut hak masyarakat memperoleh informasi, tetapi juga akuntabilitas keputusan perizinan, perlindungan lingkungan hidup, serta keselamatan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.
Dengan dibukanya dokumen AMDAL tersebut, masyarakat, jurnalis, organisasi masyarakat sipil, dan pihak berkepentingan lainnya dapat menelaah secara objektif apakah analisis lingkungan yang digunakan masih sesuai dengan kondisi pascabencana.
“Ketika kondisi lingkungan telah mengalami perubahan akibat bencana, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap keputusan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan didasarkan pada informasi yang memadai, kajian yang relevan, dan pertimbangan risiko yang dapat dipertanggungjawabkan,” demikian sikap MaTA.
