Dr. H. Fachrul Razi, M.I.P. Foto: Ist
Jakarta, Acehinspirasi.com l Rencana revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dinilai perlu dilakukan secara terbuka, transparan, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat Aceh. Proses revisi dinilai tidak boleh hanya menjadi ruang negosiasi elite dengan pembahasan terbatas yang tidak diketahui secara luas oleh masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Dr. H. Fachrul Razi, M.I.P. kepada media, Selasa (22/9).
Fachrul mengatakan masyarakat Aceh memiliki hak untuk mengetahui secara utuh pasal-pasal yang akan diubah, argumentasi perubahan, serta konsekuensi politik, ekonomi, sosial, dan hukum yang mungkin timbul dari revisi tersebut.
“Jangan sampai rakyat Aceh hanya di-framing angka 2,5 persen, sementara substansi besar revisi UUPA tidak diketahui publik. UUPA bukan hanya soal Dana Otsus.
UUPA menyangkut masa depan kewenangan Aceh, hubungan Aceh dengan pemerintah pusat, pembangunan ekonomi, dan keberlanjutan perdamaian,” ujar Fachrul.
Menurut dia, hingga kini masyarakat Aceh belum memperoleh informasi yang memadai mengenai substansi draf revisi yang sedang dibahas.
Kondisi tersebut, kata Fachrul, berpotensi menimbulkan pertanyaan dan persepsi bahwa aspirasi masyarakat Aceh tidak menjadi bagian utama dalam proses penyusunan perubahan undang-undang.
“Rakyat Aceh berhak mengetahui apa yang sedang dibahas. Jangan sampai undang-undang yang menentukan masa depan Aceh justru dibahas tanpa diketahui oleh rakyat Aceh sendiri,” katanya.
