Pada kesempatan tersebut, Muttaqin mengapresiasi kolaborasi semua pihak atas terwujudnya hutan adat mukim. Ia juga mengatakan, Rektor USK, Prof. Dr. Ir, Marwan sangat konsen dan selalu memberikan perhatian penuh atas usaha penetapan hutan adat mukim tersebut, ungkap Teuku Muttaqin yang ikut hadir mendampingi Rektor USK, Dr. M. Adli Abdullah, Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN, dan Prof. Dr. Azhari saat penyerahan SK Penetapan Hutan Adat Mukim oleh Presiden, September lalu di GBK Jakarta yang diundang khusus oleh Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
Semoga kedepannya Pemerintah Pusat berkenan untuk menetapkan lagi 122.000 hektar yang telah diidentifikasi layak menjadi hutan adat mukim. Mohon berkenan perjuangan ini diteruskan dan mohon berkenan Wali Nanggroe mendukung upaya ini ke Pemerintah Pusat”, harap Taqwaddin.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menyerahkan delapan SK Penetapan Hutan Adat Mukim seluas 22.549 ha di Gedung GBK Jakarta pada 18 September 2023. Delapan hutan adat mukim tersebut terdiri dari, Mukim Panga Pasi seluas 1.282 ha, Mukim Krueng Sabee seluas 4.155 ha di Kabupaten Aceh Jaya. Kemudian, Mukim Beungg seluas 4.060 ha, Mukim Kunyet seluas 1.280 ha, dan Mukim Paloh seluas 2.934 ha di Kabupaten Pidie. Selanjutnya, Mukim Kuta Jeumpa seluas 2.371 ha, Mukim Krueng seluas 4.045 ha, dan Mukim Blang Birah seluas 2.422 ha. [].
