Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe (PYM) Aceh Teungku Malik Mahmud Al-Haythar pada saat menerima kunjungan Hakim Tinggi Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Aceh yang juga Lektor Kepala Hukum Lingkungan USK Dr. Taqwaddin Husin, SH, SE, MS, Sekretaris Pusat Riset Hukum, Islam, dan Adat Universitas Syiah Kuala (PRHIA USK), Dr. Teuku Muttaqin Mansur, M.H., Panitia Serasehan Hutan Adat, Zulfikar Muhammad di Meuligoe Wali Nanggroe, Selasa (13/12/2023). (Foto: Istimewa)
Banda Aceh, Acehinspirasi.com l Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe (PYM) Aceh Teungku Malik Mahmud Al-Haythar menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung penetapan hutan adat mukim di Aceh.
Hal itu disampaikan Wali Nanggroe saat kunjungan Hakim Tinggi Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Aceh yang juga Lektor Kepala Hukum Lingkungan USK Dr. Taqwaddin Husin, SH, SE, MS, Sekretaris Pusat Riset Hukum, Islam, dan Adat Universitas Syiah Kuala (PRHIA USK), Dr. Teuku Muttaqin Mansur, M.H., Panitia Serasehan Hutan Adat, Zulfikar Muhammad di Meuligoe Wali Nanggroe, Selasa (13/12/2023).
Menurut Malik Mahmud, hutan Aceh masih memiliki tutupan yang baik saat ini, karenanya perlu terus di jaga dan diselamatkan. Salah satu upaya kita, dengan terus mendorong pemerintah melakukan penetapan hutan adat mukim. “Kita perjuangkan, kita selamatkan hutan Aceh melalui hutan adat mukim”, tegas Wali Nanggroe Aceh.
Malik Mahmud juga mengapresiasi pemerintah Republik Indonesia, melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr Siti Nurbaya atas penetapan delapan hutan adat mukim oleh pemerintah pada 7 September 2023 yang diserahkan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 18 September 2023 di GBK Jakarta.
