Sejatinya, jika kita bicara adat perkuliahan jamee maka orang Aceh akan bersedia menampung dalam waktu 3 hari saja, namun faktanya tidak ada kejelasan waktu hingga kapan imigran Rohingya berada di Aceh, sehingga semakin jelas bahwa hal ini sudah jauh dari bagian pemulia jamee atau pun aspek kemanusiaan yang didengungkan, karena kehadiran imigran Rohingya justru berpotensi mengundang polemik baru di tengah masyarakat Aceh.
Di lain sisi, kondisi masyarakat Aceh yang sedang sulit secara ekonomi, di tambah dengan bencana banjir dan longsor di berbagai tempat membuat kehadiran Rohingya menambah beban baru di tengah-tengah masyarakat Aceh.
Belum lagi kejadian pemberian bantuan makanan ke Rohingya yang bagus namun sering ditolak, sementara masyarakat Aceh korban banjir di penampungannya hanya makan indomie bantuan saja.
Fakta ini memunculkan polemik pergesekan sosial dan kecemburuan sosial di tengah masyarakat Aceh yang justru kurang diperhatikan selama ini tapi imigran gelap Rohingya justru mendapatkan perlakuan lebih baik. Tentunya kondisi ini sangat melukai batrin masyarakat Aceh.
Fenomena lainnya bahwa adanya upaya United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) telah mencoba mendapatkan akses ke sebuah area seluas 120 hektar di kawasan bumi perkemahan Pidie untuk dijadikan sebagai camp pengungsian.
Namun, upaya ini tidak membuahkan hasil karena area yang ditargetkan merupakan hutan lindung, sehingga tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai lokasi pengungsian.
Ditambah lagi dengan upaya YARA untuk melobi warga dan pemkab Aceh Besar agar memberikan izin penggunaan lahan 12 Ha di kawasan Lamteuba untuk Rohingya semakin membuat masyarakat Aceh gerah.
