Ini semakin menguraikan fakta bahwa adanya upaya menjadikan Aceh sebagai lokasi target penampungan Rohingya.
Tentunya bagi orang Aceh hal ini tidak bisa dibiarkan, apalagi masih banyak anak yatim, duafa dan janda korban konflik di Aceh yang bahkan tak memiliki sebidang tanah sekalipun, sementara pengondisian lahan untuk penampungan terhadap imigran Rohingya di Aceh justru telah mencedrai nilai kemanusiaan itu sendiri.
Melihat berbagai kondisi di atas, demi menghindari hal terburuk yang terjadi yang dapat memporak-porandakan perdamaian dan ketentraman masyarakat Aceh yang bermuara kepada pergesekan sosial, kecemburuan sosial hingga gangguan stabilitas sosial di masyarakat, untuk itu pemerintah perlu bersikap tegas dan bertindak kongkret.
Bukan malah justru menonton dan melakukan pembiaran apalagi memfasilitasi penampungan permanen yang nantinya akan menghadirkan permasalahan baru di masyarakat.
Pemerintah dalam hal ini seharusnya lebih melihat mementingkan Hak Azasi Manusia warga Aceh sendiri daripada imigran gelap Rohingya yang bukan merupakan kewajibannya.
Ketidakpastian sikap Pemerintah ini akan menghadirkan polemik baru yang jelas-jelas merugikan masa depan bangsa Aceh.
Untuk itu, kami dari Gerakan Rakyat Aceh (GeRah) menyatakan sikap sebagai berikut: :
- Mengecam sikap oknum-oknum yang tega mengorbankan rakyat Aceh demi kepentingannya semata dan mengutuk oknum yang menggadaikan Aceh dengan menjual isu kemanusiaan namun tak mempedulikan nasib dan perasaan bathin masyarakat Aceh.
- Menolak penggunaan lahan atau tanah di Aceh untuk pendirian lokasi penampungan Rohingya
- Mendesak pemerintah untuk sesegera mungkin bersikap tegas memindahkan semua imigran Rohinya keluar Aceh
- Meminta pertanggungjawaban UNHCR sebagai lembaga yang berkewajiban untuk berbagai persoalan yang terjadi di Aceh selama ini diakibatkan oleh penanganan imigran Rohingya yang tak tepat, dan meminta UNHCR segera tinggalkan Aceh karena Aceh bukanlah tempat target wilayah penanganan pencari suaka politik seperti imigran Rohingya.
- Meminta Pemerintah Pusat untuk segera mengambil tindakan agar persoalan imigran Rohingya ini tidak berlarut-larut di Aceh.
- Apabila tuntutan ini tidak dipenuhi dan tidak ada tindakan tegas pemerintah Aceh dalam hal ini Pj Gubernur dan Sekda Aceh maka kami masyarakat Aceh meminta Presiden Jokowi untuk mencopot kedua pejabat tinggi Aceh itu dari jabatannya karena tak bisa membela dan menyelamatkan kepentingan rakyatnya.
Demikian pernyataan sikap ini kami buat sebagai bentuk aspirasi rakyat Aceh yang telah merasa gerah dengan persoalan kedatangan dan penanganan imigran Rohingya di Aceh. [[
