Semangat membangun untuk kepentingan rakyat berubah menjadi demi penumpukan pundi-pundi yang berisi kekayaan materi. Jika hal seperti ini terus dibiarkan maka lama kelamaan rakyat akan memisahkan diri dari partai. Partai hanya memerlukan rakyat hanya lima tahun sekali. Begitu juga rakyat pun akan tahu bahwa partai selalu berurusan dengan penumpukan kekayaan bagi kalangan partai. Konsekuensinya adalah politik transaksi makin menjadi-jadi. Jual beli suara makin tak bisa dihindari. Parahnya lagi jika rakyat menikmati situasi kebobrokan ini. Maka wujudlah toke-toke politik yang akan melahirkan wajah pembangunan berbasis kemauan oligarkhi.
Keempat. Menipisnya Rasa Malu.
Kondisi keparahan perpolitikan dan pemerintahan kita menjelang 2024 dilengkapi dengan menipisnya rasa malu di kalangan pemimpin eksekutif maupun legislative. Tidak itu saja, menipisnya rasa malu juga menghinggapi pemimpin judikatif kita. kasus yang menimpa Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi pertengahan Oktober 2023 lalu, menyempurnakan bukti menipisnya rasa malu di kalangan elite kita.
Akhir-akhir ini para elite pemerintahan tidak merasa malu melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Tidak malu melakukan korupsi.
Aktivitas korupsi dimaksudkan disini misalnya; melakukan perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara, pejabat yang melakukan jual beli jabatan, nepotisme, mark-ap harga, pungli, pemerasan, gratifikasi, dan lain-lain.
Sepatutnya perbuatan-perbuatan korupsi itu memalukan. Tetapi dalam prakteknya, saat mereka dipakaikan baju oranye dan diborgol, mereka masih bisa tersenyum dan melambaikan tangan kepada para wartawan. Tidak terkesan ada rasa malu dalam dirinya. Yang lebih konyol lagi, malah pimpinan institusi yang ditugasi memberantas korupsi juga melakukan hal seperti itu. Benar-benar sandiwara buruk dalam fakta Indonesia hari-hari ini.
