Oleh: Dr. Taqwaddin, Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala & Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
Di sela-sela kesibukan bekerja seringkali terpikir oleh saya penyelenggaran kekuasaan nasional akhir-akhir ini makin absurd, tidak jelas serta membingungkan. Absurditas ini tidak hanya terjadi dalam ranah kekuasaan eksekutif, tetapi juga dalam kekuasaan legislatif dan juga kekuasaaan judikatif.
Apa benar dalam beberapa tahun ini telah terjadi perubahan paradigma politik dan pemerintahan dari hukum mengatur kekuasaaan menjadi kekuasaan mengatur hukum ?
Menjawab pertanyaan di atas, mengacu pada fakta lakon politik kekuasaan pemerintahan pusat yang diperlihatkan dengan fakta-fakta berikut ini :
Pertama, Keuangan Yang Maha Kuasa.
Sekarang sudah menjadi pengetahuan umum bahwa uang memegang peranan sangat penting dalam kekuasaan, baik untuk mendapatkannya maupun untuk mempertahankan dan meneruskan kekuasaan. Bahkan uang dapat menentukan untuk membangun dinasti kekuasaan.
Res ipso loquitur, fakta berbicara sendiri. Fakta bahwa uang memegang peranan sangat penting dalam kekuasaan sudah merupakan kasat mata. Terang menderang, yang semua orang bisa melihat buktinya. Karena kasatnya fakta ini, maka tidak perlu kita membuktikan bahwa adanya hubungan antara uang dan kekuasaan. Tidak perlu membuktikan hal ini sama dengan tidak perlu kita membuktikan bahwa matahari terbit dari ufuk Timur.
Adalah fakta saat ini; siapa yang banyak uang dialah yang berkuasa. Semakin banyak uang maka semakin besar pula kekuasaan yang dimilikinya. Yang tak punya uang harap minggir. Jadi penonton saja. Sepintar apapun kita, doktor ataupun professor, namun jika tak ada uang tak perlu berkhayal memenangkan Pilkada apalagi Pilpres.
