Tidak boleh ada lagi ego sektoral, harus mengedepankan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi dan golongan. Dengan demikian, pelayanan publik akan berjalan baik.
Pemberi layanan dan penerima layanan tidak boleh memandang kemenangan dan kekalahan yang telah terjadi dalam Pemilu yang lalu dan juga untuk Pilkada yang akan datang pada 27 November 2024 ini.
Pemberian layanan khususnya layanan dasar tidak boleh terhenti saat proses Pilkada, pelayanan harus berjalan dengan baik kepada masyarakat.
Kemudian, para aparatur sipil negara (ASN) selaku penyelenggara layanan harus bersikap netral dalam Pilkada, dalam memberikan layanan tidak boleh memandang lawan politik atau bukan, tim sukses suatu pasangan calon atau bukan, semua harus dilayani dengan baik serta harus sesuai dengan aturan yang berlaku.
Pelayanan publik pada saat Pilkada tetap harus berlangsung dengan baik, khususnya pelayanan dasar yaitu di bidang kesehatan. Dalam proses pemberian layanan tidak boleh memandang suku, ras, golongan, agama, apa lagi membedakan antara tim sukses suatu pasangan calon.
Karena hal itu bertentangan dengan dasar-dasar wawasan kebangsaan. Dinamika New Publik Service (NPS) yang memposisikan masyarakat sebagai pemilik pemerintahan bukan hanya sekedar “pelanggan” dari pelayanan publik.
Pesta demokrasi pemilihan calon kepala daerah tidak boleh menutup layanan kepada masyarakat, apalagi yang bisa berakibat fatal. ***
