Ia meminta KPK tak berhenti pada pengumpulan data, melainkan melakukan audit forensik terhadap penggunaan pokir DPRA dalam dua sampai tiga tahun terakhir.
Audit tematik ini, kata Mahmud, akan menjawab apakah pokir benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat atau justru diarahkan untuk menguntungkan kelompok tertentu.
Mahmud mencontohkan, ada pokir yang dialokasikan untuk pembangunan jalan atau fasilitas di luar daerah pemilihan anggota DPRA bersangkutan.
Proyek semacam ini jelas tidak berangkat dari kebutuhan warga dapil, melainkan dari negosiasi politik dan jaringan kontraktor.
Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah temuan memperlihatkan pokir diarahkan untuk proyek fisik yang tidak memiliki urgensi di masyarakat, seperti pembangunan gedung di lokasi minim aktivitas warga atau pengadaan fasilitas yang tak dimanfaatkan optimal.
Praktik penyalahgunaan dana publik di Aceh bukan hal baru. Mahmud mengingatkan kasus korupsi beasiswa pendidikan 2017-2018 yang menyeret sejumlah anggota DPRA dan pejabat eksekutif.
Berdasarkan vonis pengadilan, kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp22,3 miliar dari total pagu Rp349 miliar. Dana yang seharusnya untuk mahasiswa kurang mampu justru dibagi-bagikan secara tidak tepat sasaran, bahkan sebagian besar alirannya disinyalir dinikmati politisi.
Kasus lain adalah skandal Badan Reintegrasi Aceh (BRA). Dana reintegrasi pascaperdamaian yang dialokasikan pemerintah pusat senilai Rp650 miliar lebih sejak 2005 hingga 2012 banyak tak jelas penggunaannya.
