Mahmud menegaskan masa depan Otsus tidak ditentukan oleh besar kecilnya transfer dari pusat, melainkan oleh integritas pengelolaan di daerah.
Karena itu, ia mendorong KPK turun langsung menelusuri penggunaan pokir, hibah, dan bansos yang selama ini kerap dipertanyakan masyarakat.
“Jangan sampai anggaran besar hanya dinikmati segelintir elite. Otsus adalah uang perdamaian yang harus dirasakan rakyat.
Kita meminta KPK agar benar-benar membongkar kalau ditemukan ada penyimpangan,”tegasnya. []
