“Kami ingin memastikan bahwa proses izin ini tidak memberatkan. Selama persyaratan administrasi terpenuhi, izin bisa segera diproses sesuai mekanisme yang berlaku,” jelas Agus.
Ia menjelaskan, untuk jenis reklame berukuran besar seperti billboard, videotron, atau megatron, terdapat persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh pemohon. Persyaratan tersebut meliputi desain atau gambar teknis konstruksi, surat pernyataan bersedia membongkar reklame tanpa menuntut ganti rugi, surat pernyataan tanggung jawab atas segala kerugian yang mungkin timbul akibat keberadaan reklame, surat pernyataan tidak memangkas pohon di sekitar lokasi, serta surat persetujuan dari pemilik atau pengelola lahan apabila lokasi pemasangan bukan di atas tanah pemerintah.
Selain itu, untuk reklame yang memiliki ukuran 32 meter atau lebih, pemohon wajib melampirkan hasil perhitungan konstruksi atau struktur bangunan yang telah disahkan oleh konsultan atau lembaga resmi.
“Semua persyaratan ini bertujuan agar pemasangan reklame tetap aman, tertib, dan sesuai dengan estetika wilayah. Kami tidak ingin ada reklame yang membahayakan keselamatan masyarakat atau merusak pemandangan kota,” ucap Agus.
Agus juga menegaskan bahwa pihaknya membuka layanan konsultasi di DPMPTSP bagi para pelaku usaha yang ingin memahami lebih lanjut tentang tata cara pengurusan izin reklame.
Pemerintah, katanya, tidak bermaksud mempersulit pelaku usaha, tetapi ingin memastikan semua kegiatan promosi dilakukan secara legal dan teratur.
“Kami mengimbau agar setiap pelaku usaha patuh terhadap regulasi yang sudah ditetapkan. Kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha sangat penting untuk menciptakan penataan reklame yang profesional dan berdaya guna,” terangnya.
