“Dokumen RPPEG bukan sekadar dokumen perencanaan, tetapi harus menjadi instrumen yang mampu memberikan arah yang jelas mengenai bagaimana ekosistem gambut dilindungi, dikelola, dimanfaatkan secara bijaksana, dipulihkan apabila mengalami kerusakan, sekaligus memastikan fungsi ekologisnya tetap terjaga dalam jangka panjang,” ujar TM Zulfikar.
Dinilai Relatif Lengkap dan Memiliki Basis Spasial Kuat
Reviewer RPPEG, Prof. Dr. Ir. Lailan Syaufina, M.Sc. dari Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University, menilai dokumen RPPEG Kabupaten Aceh Selatan pada prinsipnya telah disusun dengan struktur yang relatif lengkap dan mengikuti format RPPEG sebagaimana diatur dalam Permen LHK P.60/2019.
Menurutnya, dokumen tersebut juga memiliki basis spasial dan ekologis yang cukup kuat. Sejumlah bagian bahkan telah berkembang menjadi lebih operasional melalui penyusunan peta indikatif yang berkaitan dengan pemanfaatan, pencegahan, penanggulangan, pemulihan, pencadangan, pelestarian, mitigasi, dan adaptasi.
“Secara umum dokumen ini sudah cukup lengkap. Basis spasial ekologisnya juga cukup kuat dan beberapa bagian sudah operasional karena telah menghasilkan peta-peta indikatif yang dapat menjadi dasar dalam menentukan arah pengelolaan,” kata Prof. Lailan.
Ia juga menilai proses penyusunan RPPEG telah melibatkan stakeholder terkait dengan cukup baik dan didukung timeline penyusunan yang terukur.
Dari sisi pendekatan, dokumen RPPEG Aceh Selatan telah mengakomodasi sejumlah kerangka dan kebijakan penting, antara lain Kawasan Hidrologis Gambut (KHG), fungsi lindung dan fungsi budidaya, DPSIR (Driver-Pressure-State-Impact-Response), pendekatan 3R (rewetting, revegetation, revitalization), FOLU Net Sink 2030, REDD+, RPPLH, RPJPD/RPJMD, RTRW, Kelapa Sawit Berkelanjutan, Sustainable Development Goals (SDGs), serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan.
