Diduga Ada Penyimpangan Pelaksanaan Proyek
Dalam proses penyidikan, ditemukan sejumlah dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek peningkatan jalan tersebut. Salah satunya, pekerjaan yang secara kontraktual dilaksanakan oleh CV Ridha Po Jaya diduga justru dikerjakan oleh pihak lain, yakni SA, tanpa dasar hukum sebagaimana dipersyaratkan.
Selain itu, personel manajerial dan tenaga ahli yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan diduga tidak sesuai dengan personel yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak. Penyimpangan juga diduga terjadi dalam aspek pengawasan. Proyek tersebut menggunakan jasa konsultan pengawas CV Konsulindo, tetapi pelaksanaan pengawasan lapangan diduga tidak melibatkan tenaga ahli sesuai persyaratan kontrak.
Pengawasan lapangan disebut dilakukan oleh TOS selaku Chief Inspector yang, berdasarkan hasil penyidikan, tidak memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) sebagaimana dipersyaratkan dalam kontrak pengawasan.
Progres Pekerjaan dan Pencairan Anggaran Tidak Sesuai
Temuan lainnya berkaitan dengan ketidaksesuaian laporan kemajuan pekerjaan konsultan pengawas dengan progres pekerjaan yang dijadikan dasar pencairan anggaran. Berdasarkan laporan konsultan pengawas per 27 Desember 2023, progres pekerjaan tercatat sebesar 48,12 persen. Namun, progres yang digunakan oleh pihak Dinas PUPR Kabupaten Simeulue untuk pencairan anggaran mencapai 70,10 persen.
Selain itu, sebelum dilakukan serah terima pekerjaan pertama atau Provisional Hand Over (PHO), hasil pemeriksaan pekerjaan diduga telah dinyatakan selesai 100 persen dan memenuhi kesesuaian secara kualitatif maupun kuantitatif. Padahal, berdasarkan hasil penyidikan, pihak yang menandatangani hasil pemeriksaan tersebut diduga tidak melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan secara langsung di lapangan.
