Menurut Fachrul, masyarakat Aceh berhak mengetahui secara utuh apa yang sebenarnya ditawarkan dalam revisi UUPA.
Fachrul meminta seluruh pihak menjadikan MoU Helsinki sebagai salah satu rujukan utama dalam pembahasan revisi UUPA.
“Perdamaian Aceh tidak boleh hanya dikenang sebagai sejarah. Substansi ekonominya harus diterjemahkan ke dalam kebijakan dan hukum yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat Aceh.”
“Aceh tidak sedang meminta sesuatu yang tidak pernah dibicarakan. Aceh sedang menuntut agar komitmen yang sudah dituangkan dalam MoU Helsinki dibahas secara terbuka, diterjemahkan secara jelas dan diberikan kepastian dalam revisi UUPA.”
“Kalau kita ingin perdamaian Aceh menjadi perdamaian yang berkelanjutan, maka salah satu fondasinya adalah adanya keadilan ekonomi dan kepastian kewenangan,” tutup Dr. Fachrul Razi, MIP. []
