Suatu hal yang tidak masuk akal dalam dunia politik kita adalah dimana dalam berbagai sektor public baik di institusi pemerintah dan swasta dalam memilih seorang leadership harus melalui jalur fit and proper test yang ketat namun untuk menduduki sebuah jabatan politik yang memiliki kompleksitas yang tinggi justru persyaratan yang demikian ditiadakan.
Mestinya kedepan partai politik yang merekrut seorang bacalon legislatif dan excekutif harus melalui proses seleksi lembaga independen yang memiliki sertifikasi kompetensi di bidang rekrutment dan setelah dinyatakan lulus baru didaftar ke lembaga penyelenggara pemilu oleh partai politiknya untuk dipilih langsung oleh rakyat pada pemilu yang jurdil sehingga siapapun yang terpilih sudah teruji kemampuannya oleh lembaga yang berkeponten.
Konsekwensi logisnya adalah bila sistem rekrutment semacam ini diberlakukan akan terjadi proses pembinaan dan pengkaderan yang ketat di internal partai politik untuk peningkatan kwalitas , kwantitas dan integritas para kadernya dalam berbagai disiplin ilmu. Secara bertahap tidak ada lagi product karbitan atau sekedar pemodal kuat untuk dilempar kepasaran sebagai calon pemimpin negeri ini. Pada akhirnya harapan mewujutkan pemimpin yang Fathonah akan lahir dengan sendirinya yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pesta demokrasi sebagai wujud kedaulatan rakyat.
Kelakuan politisi yang lain yang menjadikan paham politik Machiavelli sebagai pedoman adalah digunakannya agama sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan. Sebagaimana gagasan Machievelli bahwa kebajikan, agama, moralitas merupakan alat untuk memperoleh kekuasaan. Bukan kekuasaan untuk agama, kebajikan, ataupun moralitas karena inti dari kekuasaan adalah kekuasaan itu sendiri. Model semacam ini dapat pula kita analisis pada saat menjelang pemilu. Calon legislatif maupun calon excekutif mendekatkan diri kepada tokoh-tokoh agama untuk menggalang dukungan. Agama diposisikan dalam dirinya sebagai sentral penarik massa. Selain itu, pendekatan kepada masyarakat melalui blusukan atau pembagian sembako merupakan atas nama kebajikan dan moralitas. Ini dlakukan dalam hal menggalangan suara.
